PURUK CAHU, Bangunkalteng.id – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang di dalamnya juga tergabung Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura), Kalimantan Tengah, meminta pemerintah daerah setempat untuk lebih memperhatikan pengusaha lokal.
Hal itu disampaikan oleh juru bicara Fraksi PPP, Sutrisno saat menyampaikan pandangan fraksi pada rapat paripurna DPRD dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban APBD 2025 yang dilaksanakan di gedung DPRD setempat di Puruk Cahu, Jumat (5/6/2026).
“Dukungan kepada pengusaha lokal merupakan salah satu dari tiga catatan yang saya sampaikan pada pandangan fraksi ini,” kata Sutrisno yang merupakan satu-satunya perwakilan Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Murung Raya tersebut.
Fraksi PPP mendorong pemerintah daerah memberikan akses yang luas serta bantuan konkret bagi pengusaha lokal agar mereka dapat berinvestasi dengan baik di daerah sendiri.
Selain memperhatikan pengusaha lokal, Sutrisno juga meminta Pemkab Murung Raya untuk terus jeli dan cermat dalam memperhatikan serta memaksimalkan sektor pendapatan daerah.
“Fraksi kami juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, salah satunya dengan mempermudah jalur pengurusan pembayaran pajak bagi masyarakat,” tambah Sutrisno.
lebih memperhatikan terhadap tiga poin Fraksi PPP meminta pemkab setempat untuk tersebut, terutama kemudahan pembayaran pajak dan akses investasi bagi pengusaha lokal, yang menurutnya sangat penting agar roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Murung Raya bisa bergerak lebih cepat dan inklusif.
Dalam kesempatan itu Sutrisno menyampaikan bahwa Fraksi PPP memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya atas capaian akuntansi daerah dengan kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas laporan keuangan pemerintah daerah.
“Kami dari Fraksi PPP sangat mengapresiasi atas raihan opini WTP dari BPK RI ini. Namun, dengan semangat yang sama untuk membangun Kabupaten Murung Raya, kita semua tetap harus membuka diri dan memperhatikan segala bentuk kritikan dari masyarakat,” jelasnya lagi.
Menurut Sutrisno, adanya kritik yang berasal dari masyarakat tentunya harus dijadikan sebagai bahan evaluasi serta untuk berbenah demi mewujudkan pemerintahan yang baik. (BK)
